TRAGEDI NASIONAL DAN KONFLIK-KONFLIK INTERNAL YANG LAIN

TRAGEDI NASIONAL DAN KONFLIK-KONFLIK INTERNAL YANG LAIN

A.     Dampak persoalan hubungan pusat daerah , persaingan ideologis, dan pergolakan sosial politik lainnya terhadap kehidupan politik nasional dan daerah sampai awal tahun 1960 an

Kabinet Ali Sastroamidjojo mengeluarkan Undang Undang No. 1 tahun 1957 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah, dimana didalamnya diatur pembagian kekuasaan dan keuangan pusat dengan daerah.

Pada tanggal 9 April 1957 Kabinet Karya pimpinan Perdana Menteri Djuanda menggantikan Kabinet Ali Sastroadmijojo II. Kabinet ini secara teoritis bersifat non partai, namun pada hakikatnya kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.

Pada bulan Mei 1957 dibentuklah Dewan Nasional yang terdiri dari 41 wakil golongan fungsional [ pemuda, kaum petani, kaum buruh, kaum wanita, para cendekiawan, pemuka agama, kelompok-kelompok daerah dan lain-lain] di tambah beberapa anggota ex officio. Dewan Nasional ini langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno, sedangkan pelaksana harian adalah wakil ketuanya Ruslan Abdulgani. Kalangan militer berusaha menjamin bahwa cara-cara baru yang bersandar pada golongan golongan fungsional yang berafiliasi dengan partai-partai. Kabinet menjalin hubngan  dengan dewan dewan militer daerah yang telah mengambil alih kekuasaan di daerah daerahnya, bahkan memberi mereka beberapa dana dengan kedok pembangunan daerah.

Pada tanggal 10 – 14 September 1957 Kabinet Djuanda mengadakan musyawarah nasional di Jakarta. Ada harapan bahwa musyawarah nasional yang pertama ini akan membawa hasil tentang cara cara pemecahan riil maslah perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dirasakan selama itu tidak adil. Para wakil dari dewan dewan daerah tampaknya bersedia bekerjasama, tetapi setiap kali pertemuan  selalu tidak mencapai tujuan (selalu menemui jaklan buntu). Pada masa pemerintahan kabinet ini hubungan pemerintah pusat dengan daerah semakin tidak harmonis. Hal ini terlihat dari mumculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah yang berhubungan dengan perimbangan perekonomian pusat dengan daerah. Adanya konsepsi presiden tentang Konsep Ekonomi Nasional  menambah ketegangan di daerah. Perkembangan yang terjadi sangat tidak menguntungkan pemerintah RI. Pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang berpokok pada masalah ekonomi dan perimbangan keuangan Pusat dan daerah makin lama makin meningkat.

1. Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat

Gerakan-gerakan di daerah yang menentang kebijakan perimbangan ekonomi pusat dan daerah muncul pertama kali di Sumatera Barat, dengan berdirinya Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein. Gerakan ini  menuntut otonomi daerah kepada Pemerintah Pusat, serta pergantian kabinet Djuanda.  Menyusul Dewan Banteng, berdirilah beberapa Dewan Militer diberbagai daerah, seperti :

1. Dewan Gajah (Medan)                                 : Kolonel M. Simbolon

2. Dewan Garuda (Palembang)                         ; Kolonel Barlian

3. Dewan Lambung Mangkurat (Kalimantan)    : Kolonel M. Basri

4. Dewan Manguni (Menado)                           : Kolonel Ventje Samuel

Letnan Kolonel Ahmad Husein bersama dengan beberapa tokoh sipil yang lain seperti Syarif Usman, Burhanudin Harahap, dan Syafrudin Prawiranegara bahkan mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat, bahwa dalam waktu 5 x 24 jam P.M. Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan presiden diminta untuk kembali kepada kedudukan semula sebagai presiden yang konstitusional.

            Menanggapi berbagai gerakan ini, KSAD segera mengeluarkan larangan bagi para perwira untuk berpolitik dan memberikan ultimatum akan memecat siapa saja yang terlibat gerakan politik. Karena merasa tidak diindahkan oleh pemerintah pusat, Gerakan ini semakin mempertegas sikapnya dengan  mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia  dibawah pimpinan Perdana Menteri Syafrudin Prawiranegara { Siapakah dan apakah jasa Syafrudin Prawiranegera dalam pemerintahan RI ? ]. Gerakan ini bertujuan bukan untuk memisahkan diri dari RI tetapi gerakan yang bersifat menggantikan pemerintahan yang sah.

Untuk menumpas gerakan ini pemerintah RI melaksanakan beberapa operasi, yaitu :

1.      Operasi Tegas [ mengamankan Riau ] dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution

2.      Operasi 17 Agustus [ mengamankan Sumatera barat ], dipimpin oleh Kol. A Yani

3.      Operasi Saptamarga [ mengamankan Sumatera Utara ] , dipimpin Brigjen Jatikusumo

4.      Operasi Sadar [ mengamankan Sumatera Selatan ] dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo.

Pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Husein berserta pasukannya menyerahkan diri dan pemberontakan PRRI pun berakhir.

2.  Piagam Perjuangan Semesta

         Gerakan daerah yang berlatarbelakang perimbangan ekonomi pusat dan daerah akhirnya meluas ke Sulawesi. Dewan Manguni yang dipimpin oleh Letkol Ventje Samuel mendukung PRRI dan mengumumkan berdirinya Permesta pada tanggal 2 Maret 1957. Gerakan ini menuntut dilaksanakannya Repelita dan pembagian pendapatan daerah secara adil ( daerah surplus mendapat 70% dari hasil ekspor ).

         Untuk menumpas gerakan ini pemerintah melaksanakan Operasi Merdeka, yang merupakan operasi gabungan dan dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat. Gerakan penumpasan Permesta merupakan operasi yang sangat sulit, karena medan pertempuran sangat cocok dengan kondisi pemberontak, serta adanya indikasi keterlibatan pihak asing (AS), yaitu dengan tertangkapnya pilot helikopter Alan Pope (warga negara Amerika Serikat) yang berhasil ditembak jatuh oleh pasukan TNI. Pada pertengahan tahun 1961 sisa sisa pemberontakan Permesta menyerahkan diri dan memenuhi seruan pemerintah untuk kembali ke tengah tengah masyarakat.

B. Peristiwa Madiun/PKI dan cara yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangannya dan konflik-konflik internal lainnya

            Perundingan Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia, akhirnya membawa korban, yaitu dengan dibubarkannya kabinet Amir Syarifudin dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Selanjutnya Amir Syarifudin merasa sakit hati dan membentuk Front Demokratik Rakyat  (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948, dan memposisikan dirinya sebagai oposisi dari pemerintah kabinet Hatta.

            FDR pada kemudian hari akhirnya bergabung dengan Partai Komunis Indonesia pimpinan Muso, Alimin, Semaun dan Darsono. Bersama PKI, FDR merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Sebelum melakukan perebutan kekuasaan gerakan ini berusaha untuk melakukan agitasi-agitasi dengan cara merongrong, menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang pemerintahan kabinet Hatta. Mereka berusaha untuk mempengaruhi rakyat dan menimbulkan kebencian kepada pemerintah.

            Puncak dari gerakan PKI ini adalah tanggal 18 September 1948 dengan mengumumkan berdirinya Negara Soviet Republik Indonesia di Madiun. Menyertai gerakan ini,  mereka mengadakan aksi-aksi kejam, dengan mengadakan penculikan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh pemerintah dan agama. Salah satu tokoh pemerintah yang menjadi korban gerakan ini adalah Gubernur Jawa Timur, R.M. Suryo yang diculik dan dibunuh.

      Gerakan ini merupakan sebuah pengkhianatan dari dalam negeri, mengingat disaat yang sama pemerintah dan bangsa Indonesia sedang menghadapi Agresi Militer Belanda dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.

      Untuk menumpas pemberontakan ini pemerintah melakukan serangkaian operasi sebagai berikut :

1. Ketika kekacauan di Solo meningkat, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi Gubernur Militer Surakarta dan sekitarnya (Semarang. Pati, Madiun)
2. mengangkat Kolonel Soengkono sebagai Gubernur Militer jawa Timur
3. Menyerahkan pimpinan operasi penumpasan kepada Panglima Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution (karena panglima TNI / Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang sakit)

Pada tanggal 30 September 1948 Madiun dapat direbut dan diduduki kembali oleh pasukan Brigade Siliwangi pimpinan Mayor Ahmad Wiranatakusumah dan Brigade Jawa Timur pimpinan Kolonel Soengkono. Dalam operasi ini pimpinan PKI Madiun, Muso berhasil ditembak mati pada saat akan melarikan diri ke Rusia, sedangkan pimpinan yang lain seperti, Semaun, Darsono, Alimin, dan Amir Syarifudin berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan / mahkamah militer.

Dampak dari pemberontakan PKI Madiun ini adalah :

-         Korban pemberontakan PKI dari kedua belah pihak sangat besar, termasuk rakyat yang tidak mengerti soal politik.

-         Kekuatan bangsa Indonesia dalam perjuangan menghadapi Belanda menjadi lemah dan dimanfaatkan Belanda untuk melancarkan agresi militernya yang kedua

-         Keberhasilan menumpas pemberontakan PKI Madiun menimbulkan simpati dari dunia barat, terutama Amerika Serikat sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam perjuangan diplomasi melawan Belanda

C.  Peristiwa DI/TII dan Cara Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Penanggulangannya

      Gerakan pemberontakan ini berawal dari gagasan / ide Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo untuk membentuk sebuah negara Islam. Kartosuwiryo mendirikan Pondok Pesantren Sufah, di Malangbong Jawa Barat. Di pondok inilah ia menggembeng pasukan Hizbullah dan sabillillah. Ia pernah menjadi sekretaris partai Masyumi Jawa Barat, bahkan pernah dicalonkan sebagai Menteri Muda Pertahanan. Namun jabatan ini tidak pernah diembannya.

Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda I, ia dan pasukannya melancarkan perang suci melawan Belanda. Puncak dari peristiwa yang meletuskan pemberontakan Kartosuwiryo adalah hasil perundingan Renville yang mengakibatkan seluruh pasukan TNI harus melakukan hijrah ke dalam wilayyah RI di Yogyakarta. Pasukan Divisi pimpinan Kartosuwiryo ( bagian dari Divisi Siliwangi Jawa Barat ), menyatakan tidak bersedia hijrah. Kantong-kantong TNI yang ditinggal hijrah diisi oleh pasukan Kartosuwiryo, dan meneruskan gerilya melawan Belanda di Jawa Barat.

      Pada bulan Pebruari 1948, Kartosuwiryo mengubah gerakan suci melawan Belanda menjadi sebuah gerakan politik, dengan menobatkan diri sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dan menamakan pasukannya dengan nama Tentara Islam Indonesia (TII).

      Kontak senjata pertama terjadi dengan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi  yang baru kembali dari Yogyakarta tanggal 25 Januari 1949. Sejak saat itu terjadi perang segi tiga antara pasukan DI/TII – TNI – Belanda.

Tindakan pemerintah dalam menumpas gerakan DI/TII :

1.      Pendekatan oleh pimpinan Partai Masyumi : Moh. Natsir melalui surat tidak berhasil, bahkan Kartosuwiryo secara resmi membalas surat itu dengan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949

2.      Bulan September 1949 untuk kedua kali Moh. Natsir membujuk Kartosuwiryo untuk menghentikan pemberontakan dan kembali ke pangkuan RI, tetapi gagal. Bahkan sejak saat itu rakyat Jawa Barat mulai mengalami teror dari gerombolan DI/TII yang sering melakukan pembunuhan, merampas harta benda rakyat untuk memenuhi kebutuhan logistik pasukan / gerombolan ini.

3.      Setelah tindakan persuasif tidak berhasil mengembalikan Kartosuwiryo ke pangkuan ibu pertiwi, pemerintah bertindak tegas dengan menggelar Operasi Pagar Betis. Operasi yang dilaksanakan dengan bantuan rakyat Jawa barat ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak gerombolan. Sehingga semakin hari semakin banyak para pengikut Kartosuwiryo yang menyerahkan diri dan kembali ke tengah- tengah masyrakat. Gerombolan DI/TII terdesak di Gunung Geber, Tasikmalaya.

4.      Akhirnya tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo beserta keluarga dan pengikutnya dapat ditangkap hidup-hidup dalam sebuah operasi yang diberi nama sandi Operasi Baratayudha. Dan pada tanggal 16 Agustus Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati.

a.     Di Jawa Tengah

          Gerakan ini diproklamasikan di Desa Pengarasan, kabupaten Tegal pada tanggal 23 Agustus 1949, dan menyatakan diri bergabung dengan Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Fatah, bekas anggota TNI dari kesatuan Hizbullah.

Gerakan dapat ditumpas melalui Operasi Banteng Negara pimpinan Kolonel Sarbini, Letkol Bachrum dan Letkol Ahmad Yani, pada tahun 1950.

a.      Di Kebumen

Gerakan ini dipimpin oleh Mohammad Mahfud Abdulrahman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai Sumolangu. Seperti Amir Fatah, gerakan ini juga menyatakan sebagai bagian dari NII Kartosuwirtyo. Gerombolan ini dapat ditumpas pada tahun 1954 melalui sebuah operasi militer yang diberi nama Operasi Guntur.

b.          Di Kalimantan Selatan

Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh bekas Letnan Dua TNI yang bernama Ibnu hajar. Ia menamakan pasukannya sebagai Kesatuan Rakyat yang Tertindas [KRYT].

Semula pemerintah bertindak persuasif terhadap gerakan ini, karena Ibnu Hajar bersedia kembali bergabung dengan APRIS. Namun tindakan ini ternyata hanya muslihat Ibnu Hajar supaya pasukannya semakin kuat dana kembali melakukan pemberontakan. Akhirnya pemerintah bertindak tegas dengan menumpas habis gerakan ini pada tahun 1959.

c.           Di Sulawesi Selatan

Kahar Muzakar memulai gerakannya pada tahun 1951 dan menamakan gerakannya dengan Komando Gerakan Gerilya Sulawesi Selatan. Ia menuntut supaya pasukannya dimasukkan ke dalam APRIS dengana nama brigade Hasanudin.Namun tuntutan ini ditolak pemerintah, tetapi pemerintah memberikan wadah bagi pasukan kahar Muzakar dengan nama Korps Cadangan Nasional.

Awalnya Kahar Muzakar menerima tawaran pemerintah ini. Pada saat pasukan ini akan dilantik, Kahar Muzakar dan kelompoknya melarikan diri ke hutan dengan membawa seluruh peralatan militer yanag akan digunakan untuk pelantikan. Penipuan Kahar Muzakar ini dibalas pemerintah dengan melakukan operasi besar besaran dari Divisi Diponegoro. Pada bulan Pebruari 1965 Kahar Muzakar tertembak mati.

d.          Di Aceh

Kekecewaan Tengku Daud Beureuh kepada pemerintah, karena hilangnya kedudukan militer dan turunnya status Aceh dari sebuah dari istimewa menjadi karesidenan, menyebabkan Daud Beureuh menyatakan diri bergabung dengan Negara Islam Indonesia ( 21 September 1953 )

Pemerintah berusaha mengatasi pemberontakan ini dengan mendatangkan pasukan dari Sumatera Utara dan tengah. Karena terus terdesak pasukan Daud Beureuh melakukan pemberontakan dari hutan-hutan, di pegunungan Bukit Barisan.

Selain tindakan represif, pemerintah juga melakukan tindakan persuasif dengan mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aaceh, atas prakarsa Kolonel M. Yasin (Panglima Kodam I Iskandar Muda). Musyawarah ini membawa hasil yang sangat positif, karena Daud Beureuh akhirnya bersedia kembali ke tengah tengah masyarakat Aceh dan menerima Amnesti dari pemerintah.